Jakarta (Sinhat) Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Cepi Supriatna mengatakan, pihaknya berharap pembahasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) atau ongkos naik haji segera cepat selesai dan diharapkan medio April 2012 sudah selesai.
Ia mengakui pihaknya kini juga tengah mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1433 H/2012 M, yang mencakup pembuatan paspor, penyediaan pemondokan, katering, dan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Komisi VIII DPR RI.
“Kita berharap BPIH atau ongkos naik haji pembahasannya bisa diselesaikan pada medio bulan ini,” kata Cepi Supriatna di Jakarta, Rabu (4/4).
Tak dirinci sejauhmana pembahasan dengan Komisi VIII DPR RI, tetapi pembahasan tersebut masih berlanjut selama sepekan ini. ”Kita seriusi masalah ini agar cepat selesai,” ia menjelaskan.
Pembahasan BPIH dengan Komisi VIII masih berlanjut. Diharapkan hal ini bisa diselesaikan secepatnya karena Menteri Agama Suryadharma Ali pun harus segera ke Arab Saudi selain untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Haji Arab Saudi sekaligus melihat secara langsung kondisi pemondokan di seputar Masjidil Haram dewasa ini, katanya.
Menurut Cepi, persoalan pemondokan pada musim haji 2012 akan jauh lebih berat untuk mendapatkan di areal paling dekat dengan Masjidil Haram, Mekkah. Pasalnya, pada 2012 ini sudah 1700 bangunan dirobohkan sebagai dampak dari perluasan kawasan kompleks Masjidil Haram. Dengan demikian, untuk mendapatkan bangunan terdekat tentu tidak semudah seperti tahun lalu.
Terkait dengan upaya tim perumahan yang kini masih menjalankan tugasnya di Arab Saudi, ia menegaskan, pihaknya tetap akan memperjuangkan pemodokan terdekat dengan kawasan Masjidil Haram. “Soal ini, pihaknya tetap pada kebijakan seperti tahun lalu. Mendapatkan pemondokan dekat dengan Masjidil Haram,” jelasnya.
Jemaah haji Indonesia pada tahun lalu hampir 90 persen menempati pemondokan dengan jarak 2000 meter dari Masjidil Haram. Kebijakan ini akan terus diupayakan, tegasnya.
Tentu saja dengan makin banyaknya pemondokan dirobohkan, nilai sewa pemondokan di Arab Saudi kini makin mahal. “Kita harus bersaing dengan beberapa negara lain seperti Turki, India, Pakistan, Mesir, Maroko, Banglades dan Malaysia. Di sisi lain, hingga kini tak ada regulasi dari pemerintah setempat mengatur harga sewa pemondokan agar tak melambung tinggi,” ia menjelaskan.
Sebagai gambaran, harga sewa pemondokan pada musim haji lalu sebesar 3700 Riyal. Sedangkan yang ditanggung tiap Jemaah sebesar 3150 Riyal. Pemerintah memberikan subsidi 550 Riyal yang diambil dari dana optimalisasi haji. “Soal besaran biaya ini kini menjadi pembahasan serius di Komisi VIII DPR RI,” ujar Cepi Supriatna.
Menurut dia, Jemaah haji Indonesia pada musim haji 2012 M membutuhkan sebanyak 194 ribu pemondokan. Tim perumahan yang kini masih bertugas di Arab Saudi sudah mendapatkan 60 ribu pemondokan. Hal ini jelas masih jauh dari kebutuhan. Karena itu, meski penyelenggaraan ibadah haji masih jauh, tim perumahan harus bergerak cepat karena dikhawatirkan pemondokan terdekat diambil jemaah dari negara lain.
Persiapan lain
Terkait dengan persiapan lain, ia menyebutkan, sesuai dengan arahan Menteri Agama Suryadharma Ali pihaknya akan memperketat seleksi perusahaan katering sebagai pemasok makan bagi jemaah haji Indonesia baik ketika berada di Madinah maupun Arafah dan Mina (Armina).
“Perusahaan catering yang masuk daftar hitam (black list) jelas tak disertakan lagi ikut sebagai mitra kerja kita,” ia menjelaskan.
Perusahaan katering yang sudah memiliki ISO, memiliki standar kesehatan yang sudah ditentukan, dapat disertakan sebagai penyedia makan bagi jemaah haji Indonesia. “Ini dimaksudkan untuk mencegah kasus nasi basi, misaln ya,” ia mengatakan.
Sementara untuk pembuatan paspor, sistemnya tetap sama seperti tahun lalu. Para jemaah haji bisa membuatnya di 469 kantor kementerian agama di kabupaten/kota setempat dengan didukung 107 kantor imigrasi. Jadi, dalam pelaksanaan teknisnya nanti, akan dibuatkan sistem pengelompokan mengingat jumlah petugas imigrasinya lebih sedikit. Tetapi tidak mengurangi aspek kenyamanan dalam pelayanan karena pihak imigrasi pun menyediakan mobil pelayanan paspor.
“Sistem pembuatannya ada yang mobile, seperti pembuatan mobil SIM atau STNK keliling,” tambahnya.
Untuk pelaksanaan pembuatan paspor ini, lanjut dia, memang masih menunggu instruksi dari Menteri Agama. Pasalnya, hal itu baru bisa dilaksanakan seusai Menag Suryadharma Ali kembali ke tanah air yang sekaligus pula mengumumkan besarnya quota bagi haji Indonesia. “Nah, dari besaran quota itulah kemudian bisa ditentukan jumlah jemaah haji di tiap provinsi,” ia mengatakan.
Terkait dengan persiapan bagi petugas haji yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), ia mengatakan, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan merekrut sebanyak 3.250 orang. Termasuk di dalamnya tenaga musiman.
Bulan ini (April 2012), telah dilakukan rekrutman secara berjenjang. Persyaratan administrative, ujian tertulis dan psikotes tengah dilakukan di berbagai kantor kementerian agama di berbagai daerah. “Kita berharap memperoleh tenaga terampil dan professional untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji ini,” kata Cepi Supriatna. (ess).
.png)
