Jakarta—Kinerja Kementerian Agama (Kemenag) selaku penyelenggara ibadah haji dinilai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan hasil survei haji Indonesia. Penyampaian laporan hasil riset itu berlangsung di Gedung BPS, Pasar Baru, Jakarta, Selasa (17/7).
Hadir dalam penyampaian laporan itu, Menteri Agama Suryadharma Ali, Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu, serta Kepala BPS, Suryamin.
Saat memberikan sambutan, Menteri Suryadharma Ali mengatakan penyelenggaraan haji merupakan satuan tugas yang seksi. Karenanya, hal ini menjadi perhatian berbagai pihak. Begitu menariknya, seakan-akan Kementerian Agama fungsinya hanya penyelenggara haji. “Begitu seksinya,” kata dia.
Karena itu, menurut dia, ada pihak yang memuji, namun tak sedikit yang mengkritik. Pihaknya tentu menyambut positif suara itu. Pihaknya juga tidak hanya menerima suara tersebut tetapi juga menerima hasil pengukuran yang menggunakan metode tertentu.
Sebabnya, kata dia, Kementerian Agama meminta BPS melakukan survei terkait penyelenggaraan haji. Kemenag melihat, apa yang telah dilakukan BPS memiliki validitas yang tinggi. “Tahun 2011 lalu, telah dilakukan hasil survei. Maka kami menunggu apa hasil yang dilaporkan BPS. Kami siap mendapatkan penilaian. Tapi kami sekali lagi menilai BPS memiliki validitas tinggi,” tegasnya.
Menambah Bus
Terkait dengan rendahnya pelayanan transportasi sekitar 77,41 persen dari nilai rata-rata pelayanan Haji yang mencapai 83,31 persen dalam survei jemaah Haji 1432H / 2011 yang dilansir Badan Pusat Statistik RI (BPS). Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, “saya kira dibutuhkan dukungan pemerintah Arab Saudi, untuk menambah jumlah bus untuk jemaah haji.”
Menag menambahkan, selama ini pengadaan armada bus tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji, menurutnya keterbatasan ini membutuhkan waktu yang lama untuk membawa jemaah ke tempat tujuan.
“Pada saat itu jalanan akan macet dan gak mungkin bisa berfrekuensi secara cepat, gambarannya dari yang jarak tempuhnya 30 menit di waktu normal bisa menjadi 3-5 jam,” jelasnya.
Untuk itu, ia memaklumi keluhan di daerah kerja (daker) Mekkah dan Armina yang membahas mengenai pelayanan transportasi. “Saya kira keluhannya untuk tahun depan, di Mekkah dan Armina ya masih masalah transportasi itu,” jelasnya. (rep/tribun)
.png)
