KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH HAJI, SEMOGA DIBERIKAN KESEHATAN SERTA MENJADI HAJI MABRUR................ESTIMASI WAITING LIST KEBERANGKATAN HAJI KOTA BEKASI 14 TAHUN

Ini Kriteria Calon Jamaah Haji Berhak Lunasi BPIH Tahap II

Jakarta (Pinmas) —- Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1435H/2014M tahap pertama yang dimulai sejak Rabu (11/06) telah ditutup pada Kamis (10/07) lalu. Tercatat sebanyak 144.096 orang yang telah melakukan pelunasan atau 92,85 % dari jumlah kuota jamaah haji reguler sebanyak 155.200 orang.
Artinya, masih ada 11.104 kuota yang belum terisi. Sehubungan itu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) melakukan perpanjangan masa pelunasan BPIH Tahap II yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai 17 Juli 2014.
Lantas, untuk siapa sisa kuota tersebut? Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Ahda Barori, melalui siaran pers yang diterima Pinmas, Jumat (11/07), menjelaskan bahwa sisa kuota pelunasan BPIH Tahap I akan diisi oleh jamaah haji dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Nomor porsi jamaah haji yang masuk dalam alokasi kuota pada tahap pelunasan pertama yang ditunda karena berstatus pernah haji.
2) Nomor porsi jamaah haji yang masuk pada alokasi kuota tahap pertama karena kegagalan sistem tidak dapat melunasi BPIH, yang dibuktikan dengan surat keterangan gangguan/kegagalan sistem dari BPS BPIH.
3) Nomor porsi selanjutnya (setelah urutan nomor porsi tahap pertama) pada urutan nomor porsi Provinsi bagi yang menggunakan alokasi kuota Provinsi dan pada urutan nomor porsi Kabupaten/Kota bagi yang menggunakan alokasi kuota Kabupaten/kota.
Apabila masih terdapat sisa kuota pada akhir masa perpanjangan pelunasan, lanjut Ahda Barori, maka sisa kuota dimaksud menjadi sisa kuota nasional. Pengisian sisa kuota nasional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jamaah haji lanjut usia sesuai urutan usia tertua dan ketersediaan kuota; 2) Penyatuan jamaah haji Suami dan Istri, dengan ketentuan salah satunya sudah lunas dan pendamping sudah terdaftar sebelum tanggal 11 Juni 2013.
3) Penyatuan jamaah haji anak dan orang tua, dengan ketentuan salah satunya sudah lunas dan pendamping sudah terdaftar sebelum tanggal 11 Juni 2013. 4) Nomor porsi jamaah haji yang masuk pada alokasi kuota tahap pertama dan perpanjangan, karena kegagalan sistem tidak dapat melunasi BPIH, yang dibuktikan dengan surat keterangan gangguan/kegagalan sistem dari BPS BPIH.
“Pelunasan BPIH sisa kuota nasional ini akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 24 Juli 2014,” tulis Ahda Barori.
“Apabila masih terdapat sisa kuota pada akhir masa pelunasan sisa kuota nasional, maka sisa kuota haji dikembalikan ke masing-masing Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk diisi sesuai dengan nomor urut porsi berikutnya untuk pemenuhan kuota masing-masing Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 22 Agustus 2014,” tambahnya. (mkd/mkd) sumber: www.kemenag.go.id

Undangan Pembukaan Manasik Haji Massal I

Kepada Yth. Jemaah Calon Haji Kota Bekasi s.d nomor porsi 1000359760 diharapkan kehadirannya pada acara Pembukaan Manasik Haji Massal I Tingkat Kota Bekasi Tahun 1435 H/2014 M pada hari Selasa, 24 Juni 2014 M Pkl. 08.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Asrama Haji Bekasi. Mohon memakai pakaian putih hitam serta membawa alat tulis. Terima Kasih

Dirjen PHU: Pelunasan BPIH 11 Juni hingga 9 Juli 2014



Jakarta (Sinhat)--Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Abdul Djamil dalam keterangan pers yang disampaikan hari Senin (9/6) menyatakan bahwa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler tahun 2014 dapat dilakukan calon jemaah tanggal 11 Juni sampai dengan 9 Juli 2014.
Pelunasan BPIH berdasarkan kepada alokasi kuota 1435H/2014H dengan ketentuan: calon jemaah belum pernah menunaikan ibadah haji, telah berusia 18 tahun atau telah menikah, jemaah lunas tunda tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan jemaah lunas tunda pemotongan 20% tahun 2013, jemaah yang sudah pernah naik haji yang akan memahrami istri, anak kandung dan atau orang tua kandung, serta pembimbing haji yang memegang porsi dengan Alokasi kuota tahun 2014.
Jika sampai 9 Juli masih terdapat calon jemaah yang belum melunasi, dan terdapat sisa kuota, maka dilakukan perpanjangan pelunasan BPIH Reguler dari tanggal 14 hingga 17 Juli 2014.
Pedoman pengisian kuota pada tahap perpanjangan adalah sesuai ketentuan antara lain; Pemegang porsi yang masuk alokasi kuota pelunasan tahap pertama yang ditunda keberangkatannya karena yang bersangkutan pernah naik haji, pemegang porsi yang mengalami kegagalan sistem di BPS sehingga tidak dapat melunasi BPIH, pemegang porsi nomor urut berikutnya sesuai urutan.
"Apabila terdapat sisa kuota pada masa perpanjangan, maka sisa kuota dimaksud akan menjadi sisa kuota nasional. Pelunasan BPIH Reguler sisa kuota nasional dilakukan selama hari kerja tanggal 21-24 Juli 2014," sambung Dirjen PHU Abdul Djamil.
Sisa kuota nasional ditetapkan dengan ketentuan antara lain: jemaah haji lanjut usia sesuai urutan usia tertua yang ditetapkan oleh Menteri Agama, penyatuan jemaah haji suami istri yang sudah melunasi BPIH dengan nomor porsi pendamping sudah terdaftar sekurang-kurangnya pada tanggal 11 Juni 2013, penyatuan jemaah haji anak dan orang tua dengan ketentuan yang sama dengan penyatuan jemaah suami istri.
Jika sampai tanggal 24 Juli 2014 kuota haji tidak terpenuhi, maka sisa kuota haji dikembalikan ke masing-masing Provinsi dan atau Kabupaten/Kota untuk diisi sesuai dengan nomor urut porsi berikutnya sampai dengan 10 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama yakni pada tanggal 22 Agustus 2014.
Lokasi Pelunasan BPIH
"Pembayaran pelunasan BPIH dilakukan di tempat calon jemaah membayar setoran awal bagi bank yang masih menjadi BPS BPIH," jelas Abdul Djamil.
BPS BPIH tersebut adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, BTN UnitUsaha Syariah, BPD Aceh Unit Usaha Syariah, BPD Sumut Unit Usaha Syariah, BPD Nagari Unit Usaha Syariah, BPD Sumsel Unit Usaha Syariah, BPD Riau Unit Usaha Syariah, BPD DKI Unit Usaha Syariah, BPD Jateng Unit Usaha Syariah, BPD Jatim Unit Usaha Syariah, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.
Sedangkan pelunasan BPIH pada bank yang sudah tidak lagi menjadi BPS BPIH dapat dilakukan pada BPS pengganti dengan perincian:
Bank Jabar Banten, Bank Jabar Banten Syariah, dan BPD DIY pelunasannya dilakukan di BNI Syariah.
Bank Bukopin pelunasannya di Bank Mega Syariah. BPD Kalsel, BPD Kaltim, BPD NTB pelunasannya di Bank Syariah Mandiri. BPD Sulselbar dan BPD Sultra pelunasannya di Bank Muamalat.
Jemaah Lunas Tunda
Dalam kesempatan rilis, Dirjen PHU Abdul Djamil juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan jemaah lunas tunda dari tahun ke tahun.
Jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 masa berlaku nomor porsinya sampai dengan tahun 2014. Apabila sampai musim haji tahun 1435H/2014M tidak berangkat maka nomor porsi dibatalkan secara sistem dan BPIHnya dikembalikan ke jemaah sesuai prosedur pembatalan yang berlaku.
Jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun 2013, masa berlaku nomor porsinya sampai tahun 2015. Jika sampai musim haji tahun 1436H/2015M tidak berangkat maka nomor porsinya dibatalkan secara sistem dan BPIHnya akan dikembalikan ke jemaah.
Jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun 2014, masa berlaku nomor porsinya sampai 2016. Jika sampai musim haji tahun 1437H/2016M tidak berangkat maka nomor porsinya dibatalkan secara sistem dan BPIHnya akan dikembalikan kepada jemaah. (sja)

Persyaratan Pembuatan Paspor Kolektif




Bagi calon jamaah haji Kota Bekasi porsi masuk pelunasan tahun 1435 H / 2014 M yang belum memiliki paspor, segera melengkapi persyaratan pembuatan paspor kolektif untuk diserahkan ke Seksi Peny. Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, sebagai berikut :

  1. Mengisi form Permohonan Dokumen Keimigrasian / Perdim (Tersedia di Seksi Peny. Haji dan Umrah Kota Bekasi)
  2. Mengisi surat pernyataan belum memiliki paspor (Tersedia di Seksi Peny. Haji dan Umrah Kota Bekasi)
  3. Photo copy Setor Awal / Lunas Bukti BPIH Bank ( 2 lembar )
  4. Asli KTP dan di photo copy perbesar atas bawah dengan kertas A4 ( 2 lembar )
  5. Asli KK dan di photo copy ( 2 lembar )
  6. Asli Akta Lahir atau Ijazah Max. SLTA atau Akta Nikah dan di photo copy ( 2 lembar ) 
  7. Photo berwarna latar belakang putih dengan Ketentuan 70% - 80 % tampak muka ukuran 4 x 6 = 2 lbr
  • Persyaratan point 2 s.d 5 di photo copy menggunakan kertas A4 
  • Persyaratan asli point 3 s.d 5 hanya diperlihatkan pada saat menyerahkan berkas di Seksi Peny. Haji dan Umrah Kota Bekasi

Syarat Pelunasan Haji Tahun 1435 H / 2014 M


Setelah melakukan pelunasan di Bank BPS BPIH berikut ini persyaratan yang harus diserahkan Jemaah Calon Haji Kota Bekasi kepada Seksi Peny. Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Bekasi:
  1. Bukti Setor Lunas BPIH Bank warna Merah, Kuning dan Biru
  2. Photo Copy Setor Lunas BPIH Bank ( 2 lembar )
  3. Photo Copy SPPH ( 2 lembar )
  4. Photo Copy KTP ( 4 lembar )
  5. Photo Copy KK ( 3 lembar )
  6. Photo Copy Surat Keterangan Domisili ( 2 lembar )
  7. Surat Ket. Pemeriksaan Sehat dari Puskesmas ( 2 lembar )
  8. Paspor Asli ( bagi yang sudah memiliki )
  9. Photo Copy Paspor ( 2 lembar )
  10. Bagi yang belum memiliki paspor, photo copy Akta Lahir atau Ijazah Max. SLTA atau Akta Nikah ( 2 lembar ) 
  11. Bagi yang belum memiliki paspor, point 2, 4, 5 dan 10 di photo copy menggunakan kertas A4 
  12. Photo harus sama pada saat daftar, berwarna latar belakang putih dengan Ketentuan 70% - 80 % tampak muka ukuran :                                                                   
  • 2 x 3 =   2 lbr
  • 3 x 4 = 30 lbr
  • 4 x 6 = 10 lbr
  • Daftar ulang ke Seksi Peny. Haji dan Umrah Kemenag Kota Bekasi paling lambat 3 hari setelah pelunasan dari Bank.
  • Calon jamaah haji Lunas Tunda dan Lunas Tunda Pemotongan Kuota 20 % Tahun 2013 M, setelah ada penetapan jadwal pelunasan tahun ini, segera ke Bank BPS BPIH untuk mendapatkan Bukti Setor Lunas yang terbaru. Kemudian melapor kembali ke Seksi Peny. Haji dan Umrah Kota Bekasi.   

Pelunasan BPIH 2014 Tunggu Perpres

Jakarta (Sinhat)--Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Anggito Abimanyu mengatakan, pengumuman resmi pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2014 masih menunggu turunnya Peraturan Presiden pada April 2014, sehingga pelunasan BPIH 2014 diperkirakan akan dimulai pada April mendatang. Demikian maklumat Dirjen PHUdi Jakarta, Selasa (18/3).
Untuk mekanisme pelunasan BPIH akan diberlakukan dalam dua tahapan, yakni masa pelunasan tahap pertama sisanya diteruskan di tahap kedua, dan pelunasan tahap kedua yaitu pelunasan untuk mengisi porsi yang belum terpenuhi pada tahap pertama. Jika calon jamaah haji tidak melunasi pada tahap kedua, maka otomatis porsi mereka akan dialokasikan untuk tahun depan. “Pokoknya prosesnya hampir sama dengan pelunsan tahun 2012,” ujar Anggito
Dikatakannya, setelah Perpres turun, maka segera di umumkan secara resmi pelunasan BPIH 2014 kepada calon jamaah haji, dan sekaligus akan disampaikan nama-nama calon jamaah yang masuk dalam nomor porsi keberangkatan pada musim haji Tahun 2014. Sedangkan nama-nama calon jamaah yang masuk dalam nomor porsi keberangkatan tahun ini, akan diserahkan ke seluruh Kantor wilayah Kemenag di daerah.
Termasuk semua nama calon jamaah yang pada tahun lalu masuk dalam daftar lunas tunda, dan akan diberangkatkan pada tahun ini. Walaupun pada tahun ini, ia memastikan jumlah kuota yang ada tetap dipangkas 20 persen seperti tahun lalu.
Setelah adanya pengumuman pelunasan nanti, tambah Anggito, jamaah yang sudah mendapatkan nomor porsi bisa melakukan pelunasan di bank-bank saat mendaftar haji. Kemudian, jelas Anggito, untuk jamaah lunas tunda tahun lalu yang akan diberangkat tahun ini apabila terdapat selisih besaran BPIH maka akan mendapatkan pengembalian tahun ini. “Jamaah yang lunas tunda dan terdapat selisih besaran BPIH bisa mengambil pengembalian di embarkasi,” pungkasnya. (hud) (haji.kemenag.go.id)

Penerimaan Jamaah Calon Haji Kloter 28 JKS

Sambutan Wakil Walikota Bekasi H. Ahmad Syaikhu

Sambutan Penerimaan Jamaah Calon Haji Kota Bekasi yang disampaikan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi H. Abd. Rosyid 

Jamaah Calon Haji Kota Bekasi yang tergabung dalam Kloter 28 JKS 
Jamaah Calon Haji Kota Bekasi Kloter 28 JKS saat diterima
Panitia PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi

Bekasi-Sabtu, 21 September 2013, Sebanyak 450 Jama’ah Calon Haji yang terdiri dari 6 orang petugas TPHI, TPIHI, TKHI, TPHD Prov, 90 jamaah dari Kab. Bogor dan 354 jamaah dari Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang tergabung dalam Kelompok Terbang ( Kloter ) 28 JKS diterima oleh Panitia PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Kabid Peny. Haji dan Umrah Kementerian Agama Kantor Wilayah Prov. Jawa Barat, Wakil Walikota Bekasi H. Ahmad Syaikhu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi H. Abd. Rosyid.
Acara Penerimaan bertempat di Aula Arafah Asrama Haji Jakarta Bekasi. Acara penerimaan dimulai pukul 17.00 WIB, kemudian sambutan Bapak H. Abd. Rosyid selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi kemudian sambutan dari Bapak H. Ahmad Syaikhu mewakili Walikota Bekasi dilanjutkan sambutan Penerimaan Jamaah Calon haji yang disampaikan Bapak H. A. Buchori selaku Kabid Peny. Haji dan Umrah Kementerian Agama Kantor Wilayah Prov. Jawa Barat.
Calon Jama’ah Haji asal Kab. Bogor dan Kota Bekasi yang tergabung dalam Kelompok Terbang (kloter) 28 JKS Selanjutnya, akan berangkat Ahad, 22 September 2013 pukul 14.00 WIB ke Bandara Halim Perdana Kusumah dan take off ke Madinah, Arab Saudi pada pukul 17.00 WIB dan kembali ke tanah air Sabtu, 02 November 2013. Secara keseluruhan, jumlah calon haji asal Kota Bekasi tahun 2013 sebanyak 1.847 orang, setelah ada pemotongan kuota 20 persen dari jumlah kuota 2013 sebanyak 2.309 orang.
Dalam sambutannya Wakil Walikota Bekasi H. Ahmad Syaikhu atas nama Pemerintah Kota Bekasi berpesan agar para jamaah senantiasa menjaga kekhusyuan selama beribadah dan menjaga kesehatan di tanah suci serta ibadah haji jamaah calon haji kelak menjadi haji yang mabrur guna diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kemajuan Kota Bekasi. (im)

Jadwal Vaksin Meningitis Kota Bekasi 2013 M

Berikut ini JADWAL VAKSIN MENINGITIS CALON JAMAAH HAJI KOTA BEKASI 1434 H / 2013 M
 
      Download Jadwal Vaksin-1

      Download Jadwal Vaksin-2

      Download Jadwal Vaksin-3

Ini Kriteria Jamaah Yang Berangkat Haji 1434H/2013M

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 63 tahun 2013 tentang Kriteria Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1434H/2013M tertanggal 2 Juli 2013.
Sebagaimana termaktub dalam konsideran, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mengatur keberangkatan jamaah haji sesuai dengan prinsip keadilan terkait dengan kebijakan pengurangan kuota jamaah haji Indonesia 1434H/2013M.
Kriteria jamaah haji reguler yang diberangkatkan tahun 1434H/2013M:
Pertama, jamaah haji yang telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1434H/2013M sampai dengan tanggal 12 Juni 2013; dan
Kedua, jamaah haji yang melakukan pendaftaran lebih awal sesuai dengan nomor urut porsi sampai dengan terpenuhinya kuota yang ditentukan di provinsi atau kabupaten/kota.
Adapun kriteria jamaah haji khusus yang diberangkatkan tahun 1434H/2013M:
Pertama, jamaah haji yang telah melunasi BPIH tahun 1434H/2013M sampai dengan tanggal 31 Mei 2013; dan 
Kedua, jamaah haji yang melakukan pendaftaran lebih awal sesuai dengan nomor urut porsi sampai dengan terpenuhinya kuota yang ditentukan di setiap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Dengan diterbitkannya PMA 63/2013 tentang Kriteria Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1434H/2013M, maka Peraturan Menteri Agama (PMA) No 62/2013 tentang Kriteria Penundaan Keberangkatan Jamaah Yang Telah Melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sebelumnya, PMA 62/2013 mengatur bahwa jamaah haji berusia 75 tahun atau lebih dan jamaah yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik sehingga memerlukan alat bantu seperti kursi roda; mereka ditunda keberangkatannya karena alasan keamanan.
Namun, setelah menemui Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, calon jamaah haji usia lanjut (lansia) dan menggunakan kursi roda dapat menunaikan ibadah haji 1434H. Rencana melarang jamaah kelompok tersebut berangkat pada musim haji 2013M dibatalkan setelah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyediakan fasilitas tawaf bagi mereka.
“Pemerintah Saudi membuatkan fasilitas tawaf khusus bagi lansia dan pengguna kursi roda. Walau sifatnya darurat, tapi bisa digunakan,” kata Suryadharma Ali di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Kamis (27/06). (mkd)

Nama Jamaah Berangkat dan Tertunda Diumumkan 15 Juli

Jakarta (Pinmas) —- Nama jamaah haji yang akan berangkat dan yang tertunda keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 1434H/2013M akan diumumkan pada 15 Juli 2013. Hal ini sebagaimana termaktub dalam siaran pers Direktur Pelayanan Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Sri Ilham Lubis, Jumat (05/07).
Disebutkan juga bahwa setelah adanya kebijakan final dari Kerajaan Arab Saudi mengenai pemotongan kuota haji sebesar 20%, Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 63/2013 tentang Kriteria Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1434H/2013M. Berdasarkan PMA 63/2013, saat ini sedang dilakukan verifikasi terhadap jamaah haji yang final untuk diberangkatkan dan jamaah haji yang tertunda.
Sehubungan itu, maka nama jamaah haji yang akan berangkat dan yang tertunda keberangkatannya baru akan dapat diumumkan pada tanggal 15 Juli 2013.
Bagi jamaah haji yang telah melunasi BPIH 1434H/2013 namun tertunda keberangkatannya, akan menjadi prioritas keberangkatan tahun 1435H/2014M. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMA 63/2013. (mkd) kemenag.go.id

Lobi Saudi, Kemenag Siapkan 5 Opsi

Jakarta (Pinmas) —- Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan pemotongan kuota haji sebesar 20% kepada seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Akibat dari kebijakan ini, 42200 jamaah Indonesia kemungkinan akan tertunda keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2013 ini.
Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama akan terus melakukan lobi dan upaya diplomasi.
“Kita tidak diam. Pemberitahuan ini memang sangat mendadak. Sekarang ini kita akan melakukan
upaya lobi dan diplomasi,” tegas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Anggito Abimanyu ketika ditemui usai membuka acara Pembekalan Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1434H/2013M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (19/06).
“Presiden akan kirim surat ke Raja Saudi yang intinya agar dibatalkan,” tambah Anggito.
Dalam lobi dan upaya diplomasi ini, lanjut Anggito, Pemerintah telah menyiapkan lima opsi, yaitu:
Pertama, meminta agar kebijakan pemotongan 20% terhadap kuota jamaah haji Indonesia dibatalkan;
Kedua, meminta agar seluruh calon jamaah haji yang sudah melunasi BPIH 1434H/2013M, bisa berangkat. Menurut Anggito, sampai pada batas akhir pelunasan BPIH, jamaah haji regular yang sudah melunasi berjumlah 180.000. Adapun calon jamaah haji khusus, yang sudah melunasi BPIH haji khusus, sebanyak 16.500. jadi totalnya adalah 196.500. “Ini yang akan kita usahakan agar tetap bisa berangkat,” terang Anggito.
Ketiga, meminta agar visa untuk calon jamaah haji non kuota yang biasanya dialokasikan oleh Pemerintah Arab Saudi, agar bisa dimasukan ke dalam kuota. Dengan demikian diharapkan dapat menambah kuota jamaah haji Indonesia jika kebijakan pemotongan tidak bisa dihindarkan;
Keempat, meminta kompensasi atas potensi kerugian Pemerintah Indonesia akibat adanya kebijakan pemotongan ini. “Potensi kerugian Pemerintah, mencapai Rp800 Miliar,” kata Anggito.
Kelima, meminta agar kuota Haji Indonesia pada 2014 ditambah 20% dari kuota dasar yang ditetapkan sebesar 211.000 calon jamaah. Artinya, Kementerian Agama akan mengupayakan agar kuota calon jamaah haji Indonesia pada tahun 2014 menjadi 253.200.
“Kita melakukan upaya diplomatis sekuat tenaga,” terang Anggito. (mkd) kemenag.go.id

Akibat Pemotongan Kuota, Potensi Kerugian Pemerintah Mencapai Rp800Miliar

Jakarta (Pinmas) —- Akibat dari kebijakan pemotongan kuota haji bagi setiap negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, potensi kerugian Pemerintah diperkirakan mencapai Rp800 Miliar. Hal ini diluar potensi kerugian pihak swasta yang menyelenggarakan haji khusus.
Demikian penegasan Anggito Abimanyu ketika diwawancari suai memberikan sambutan pada Pembekala Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1434H/2013M.
“Potensi kerugian Pemerintah mencapai Rp800 Miliar,” terang Anggito.
Menurut Anggito, potensi kerugian itu bersumber dari uang muka yang sudah terlanjur dibayar, serta terkait dengan kompensasi atas jamaah yang tidak jadi berangkat sekarang.
Selain itu, potensi kerugian juga bersumber dari penerbangan. Sebab, tariff dalam kontrak juga terkait dengan jumlah penumpang.
“Akibat pengurangan kuota, jamaah Indonesia yang awalnya 484 kloter, menjadi 387 kloter. Hampir 100 penerbangan berkurang,” kata Anggito.
“Apalagi, pesawat itu kan komersial saja, tidak ada hubungannya dengan haji,” tambah Anggito.
Terkait dengan hal ini, Pemerintah Indonesia akan meminta klaim kepada Pemerintah Arab Saudi.
“Minimal Saudi meminta kepada penyedia perumahan dan catering untuk mengembalikan uang muka itu; atau minimal bias digunakan untuk uang muka tahun depan,” ujar Anggito.
Namun demikia, Anggito menyadari bahwa kalau yang terkait dengan penerbangan tidak bisa dibatalkan. Hanya saja, Kementerian Agama akan meminta klaim kepada Saudi karena itu terjadi akibat kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
“Kita tidak bisa meminta ke provider,” imbuh Anggito.
Anggito juga menambahkan bahwa protes yang sama juga dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia. “Sekarang semua sedang antri. Kami sudah meminta bertemu dengan putra mahkota, dan semuanya antri,” tutup Anggito. (mkd) kemenag.go.id

Pengurangan 20 % Kuota Haji 2013

 Jakarta (Sinhat), Kementerian Agama belum lama ini menerima surat dari Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi. Isi surat itu menyampaikan, kuota haji untuk Indonesia, dipotong 20 persen. “Benar surat itu sudah kami terima 6 Juni lalu. Isinya tentang pemotongan 20 % kuota haji untuk seluruh negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), termasuk Indonesia. Dalam surat itu disampaikan, keluarnya kebijakan itu, akibat lambatnya penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram. Sehingga, demi terjaminnya keselamatan jamaah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengurangi kuota haji,” tukas Menteri Agama Surya Dharma Ali, kepada watawan di lantai dua Gedung Utama Kementerian Agama, Rabu sore  (12/06). 
 
     Keterlambatan rehabilitasi Masjidil Haram, lanjut dia, berakibat pada berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf, yang semula dapat menampung 48.000 jamaah dalam satu jam. Menjadi 22.000 jamaah dalam satu jam. “Artinya terpotong setengah,” tuturnya. Tapi, kata dia, bila ini dipaksakan, dikhawatirkan bisa berakibat fatal, bagi keselamatan calon jamaah haji (Calhaj). Sehingga, pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan itu, demi keselamatan jamaah. Insya Allah kebijakan ini, cukup hanya tahun ini,”tutur Suryadharma lagi. Dengan kebijakan itu, sambung dia, dipastikan 42.200 Calhaj batal berangkat. 
 
     “Dengan begitu, terjadi penurunan jamaah haji Indonesia. Dari tahun lalu 211.000 jamaah menjadi 168.800 jamaah. Dengan demikian, dari angka itu jamaah haji khusus yang terpotong 3400 orang. Dan, jamah haji reguler 38.800 orang,” imbuh Suryadharma. Meski demikian, ucap dia, pemerintah tidak tinggal diam. “Upaya lobi sedang dilakukan. Khususnya dengan Menteri Haji Arab Saudi. Mudah-mudahan ada dispensasi implementasi atas kebijakan tersebut,” ujarnya lagi. Sementara, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Anggito Abimanyu memastikan calon jamaah haji yang terkena kebijakan itu, akan berangkat di tahun depan. 
 
     “Kami pastikan, musim haji 2014, yang terkena pengurangan kuota ini berangkat. Dan, apabila ada kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), alias bila terjadi selisih lebih, dari tahun ini, mereka tidak akan dikenakan biaya tambahan,” pungkasnya lagi. Ia kembali menjelaskan, yang paling krusial terkena pemotongan adalah jamaah haji usia muda. “Sedangkan jamaah usia lanjut di atas 83 tahun tetap diutamakan. Alias diprioritaskan,” jelasnya. (reporter:Mario/redaktur:rm) haji.kemenag.go.id

Jadwal Pelunasan BPIH 1434 H/2013 M

  1. Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler Tahun 1434H/2013 M Embarkasi Jakarta ( DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung) 3.522 US Dollar.

  2.  Pembayaran pelunasan BPIH 1434 H / 2013 M dilaksanakan mulai tanggal 22 Mei s.d 12 Juni  2013 M melalui Bank Penerima Setoran (BPS‐BPIH) tempat setoran semula pada setiap hari kerja pukul 10.00 s.d 16.00 WIB. 
  3.  
  4. Calon jemaah haji yang telah melakukan pelunasan BPIH 1434 H/2013 M dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas setempat, segera melapor ke Kantor Kementerian Agama Kota Beakasi selambat-lambatnya 3 hari kerja dengan menunjukkan lembar Bukti Setor Lunas BPIH  tahun 1434H/2013 M dan membawa persyaratan yang diperlukan.  

Presiden SBY Telah Tandatangani Perpres BPIH 2013

 
Jakarta (Sinhat)--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun twitternya @SBYudhoyono menjelaskan telah menandatangani Peraturan Presiden mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2013.
“Hari ini saya tanda tangani Perpres Biaya Ibadah Haji tahun 2013. Alhamdulillah ada penurunan sebesar 90 dolar dari tahun lalu,” kata Presiden dalam tweetnya di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali dalam keterangan pers mengenai BPIH 2013 di kantor Presiden pada awal April lalu, menjamin penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2013 yang telah disepakati oleh DPR pada 1 April 2013, tidak akan mengubah kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia.
“Turunnya biaya penyelenggaraan haji tidak berarti turunnya kualitas pelayanan haji. Ini menjadi perhatian kami, kualitas tidak boleh turun,” kata Suryadharma Ali.
 
Menteri Agama mengatakan berdasarkan pembahasan dengan DPR maka diputuskan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2013 dari rata-rata USD3.617 pada 2012 menjadi rata-rata USD3.527.
 
Menurut Menag, biaya rata-rata itu diambil dari BPIH dari 12 embarkasi yang ada dengan berbagai variasi biayanya.
 
BPIH Embarkasi Banda Aceh pada 2013, sebesar USD3.253, Medan USD3.267, Batam USD3.357, Padang USD3.329, Palembang USD3.381, Jakarta USD3.522, Surabaya USD3.616, dan Lombok USD3.582.
 
Penurunan biaya BPIH 2013 dibandingkan 2012 bervariasi untuk sejumlah daerah, meski secara nasional rata-rata USD90.
 
“Di Jakarta, BPIH 2013 USD3.522; dibandingkan 2012 ada penurunan 116 dolar. Untuk Surabaya, BPIH2013 USD3.619 dan pada 2012 USD3.738, maka ada penurunan USD119,” papar Menteri Agama.
 
Lebih lanjut, Suryadharma Ali mengatakan keputusan DPR ini menunjukkan adanya peningkatan subsidi kepada jamaah haji. Subsidi tersebut berasal dari setoran awal yang jamaah simpan di Kementerian Agama yang kemudian menghasilkan manfaat atau bunga dalam istilah perbankan konvensional.
 
Pada 2010, subsidi yang diberikan sebesar Rp7,6 juta. Pada 2011 sebesar Rp11 juta atau 19 persen dari total BPIH yang harus dibayar saat itu. Pada 2012 sebesar Rp12,9 juta atau 21 persen dari BPIH yang harus dibayarkan dan pada 2013 subsidi yang diberikan.(ant/ess) (haji.kemenag.go.id)

Prosedur Mutasi Jamaah Haji


Mutasi jemaah pemberangkatan diperbolehkan bagi jamaah haji yang telah melunasi BPIH tahun berjalan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Penggabungan suami/istri yang terpisah dibuktikan dengan surat nikah;
  2. Orang tua/anak dibuktikan dengan akte kelahiran dan atau Kartu Keluarga;
  3. Perpindahan tugas/dinas dibuktikan dengan surat mutasi tugas/dinas.
Mutasi dilakukan melalui Kankemenag Kabupaten/Kota kemudian diproses oleh Kanwil Kementerian Agama yang bersangkutan. Proses mutasi antar provinsi dalam satu zona dapat dilakukan sejak dimulainya masa pelunasan BPIH sampai dengan 2 (dua) minggu setelahnya. Sedangkan mutasi antar provinsi, antar zona selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah masa pelunasan sudah diproses di Direktorat Pelayanan Haji. Mutasi antar zona dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju untuk diproses di Direktorat Pelayanan Haji.


Survey BPS: Pelayanan Haji Memuaskan

Jakarta (Sinhat)--Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei kepuasan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu. Secara keseluruhan indeks kepuasan jamaah haji tahun 1433 Hijriyah/ 2012 mencapai angka 81,32 persen, dengan demikian tergolong memuaskan atau di atas standar.

“Tapi jika dibandingkan hasil survei tahun sebelumnya terjadi penurunan indeks kepuasan jamaah haji sebesar 1,99 persen, tapi pelayanan haji masih memuaskan,” kata Kepala BPS Suryamin saat menyampaikan paparan hasil survei kepuasan jamaah di auditorium Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Jakarta, Kamis (14/3).

Di hadapan Menteri Agama Suryadharma Ali dan sejumlah undangan, Suryamin lebih lanjut memaparkan hasil survei, pelayanan yang diberikan petugas kloter atau petugas yang mendampingi jamaah sejak dari tanah air mendapat respon positif dari jamaah, sedangkan layanan transportasi mendapatkan skor paling rendah di antara layanan-layanan lainnya.

“Aspek petugas kloter meraih angka tertinggi sebesar 88,36 persen, dan kepuasan pelayanan haji 2012 pada aspek transportasi mendapatkan skor 74,00 persen, kata Suryamin.

Salah satu faktor yang mendorong kenaikan angka tersebut adalah karena sikap, keramahan dan kesopanan petugas kloter dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Faktror lainnya adalah penyampaian petugas, kerapian berpakaian dan fasuilitas yang digunakan petugas dalam pelayanan.

Adapun masalah pelayanan transportasi, kata Suryamin, pelayanan ini agak sulit dikontrol karena terkait dengan pihak organda Arab Saudi (naqabah sayarah) yang menjadi pemasok kendaraan bus yang dipakai jamaah haji.

Ketersediaan dan kecukupan jumlah armada transportasi yang melayani jamaah haji dabn kenyamaan yang dirasakan jamaah haji selama menggunkan sarana trans[portasi menjadi fakot penyebab turunnya indeks kepuasan jamaah.

Menanggapi hasil survei BPS, Menteri Agama menyatakan, meski mendapat nilai memuaskan, pihaknya tetap merasa tidak puas, karena itu akan terus berupaya meningktkan pelayanan. “Prioritas tahun ini pada perbaikan transprtasi khususnya transportasi darat di Arab Saudi,” kata Menag menjawab wartawan.

Selain penyampaian paparan BPS di tempat yang sama juga dilaksanakan penyampaian laporan keuangan haji tahun 2012 oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu serta peluncuran buku Talbiyah di Tanah Haram. Acara ini dihadiri Wakil Ketua komisi VIII Said Zakaria, Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia Slamet Effendy Yusuf, dan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. (ks) haji.kemenag.go.id

BPIH 1434H Diharapkan Bisa Ditetapkan Bulan April


Jakarta (Sinhat) -- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau yang biasa disebut BPIH diharapkan sudah bisa ditetapkan pada bulan April. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelayanan Haji, Sri Ilham Lubis, ketika menerima kunjungan dari anggota Komisi C DPRD Kab. Tuban, Jawa Timur yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (20/02).

“Tahun ini, sudah disepakati dalam raker Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI  agar pembahasan BPIH dilakukan lebih awal,” tegas Sri.

Sehubungan itu, lanjut Sri, pembahasan BPIH di DPR sudah dilakukan sejak bulan Januari 2013. “Sekarang sedang disiapkan segala sesuatunya, termasuk pembahasan tentang komponen terbesar dalam BPIH, yaitu penerbangan yang mencapai 60%,” kata Sri.

Menurut Sri, alah satu upaya Kementerian Agama untuk mempercepat proses pembahasan BPIH adalah dengan mengirim tim penyewaan perumahan, transportasi, dan katering.  “Tim yang diberangkatkan sejak tanggal 17 Januari ini bertugas melakukan survei harga dan mendapatkan pemondokan yang lebih baik dan lebih dekat,” uajr Sri.

Namun demikian, Sri juga menjelaskan bahwa sekarang ini banyak sekali gedung di sekitar Masjidil Haram yang sudah, sedang, dan akan dibongkar untuk perluasan masjid. Sebagian besar di antaranya bahkan termasuk yang biasa ditempati oleh jamaah haji Indonesia. Sehubungan itu, tugas untuk mendapatkan pemondokan yang lebih dekat dan lebih baik merupakan tanggung jawab berat yang harus dilakukan oleh Tim.

“Mungkin pemondokan akan sedikit menjauh (dari Ka’bah), tapi tetap dekat dengan Masjidil Haram karena adanya perluasan. Sehubungan itu, harga sewa pemondokan pun semakin mahal,” kata Sri.

Agar harga sewa dapat dikendalikan, Menteri Agama, kata Sri, telah
mengirim surat kepada Gubernur Makkah untuk ikut mengatur harga sewa pemondokan di Makkah. “Kita tetap berusaha agar bisa memperoleh yang terbaik,” tutup Sri. (mkd)

Daftar Tunggu Haji Mencapai 2,1 Juta Orang


Jakarta (Pinmas)—Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Cepi Supriatna mengatakan, calon jamaah haji Indonesia yang masuk daftar tunggu (waiting list), saat ini mencapai sekitar 2,1 juta orang. Mereka harus menunggu giliran untuk mendapatkan jatah beribadah ke Tanah Suci, beberapa tahun mendatang.
Cepi Supriatna mengemukakan hal itu saat mendampingi Staf Ahli Menteri Agama Abdul Fatah dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Mahsusi ketika menerima anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI asal Papua, Ferdinanda W. Ibo Yatipay dan anggota DPD asal Papua Barat Sofia Maipauw di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng 3-4 Jakarta Pusat, Senin (11/2).
“Di provinsi Sulsel masa tunggunya 17 tahun, kalau daftar tahun ini berangkat tahun 2030, yang terendah 5-6 tahun, kalau Papua termasuk menengah,” kata Cepi Supriatna.
Masalah kuota haji, kata Cepi, ibarat makanan satu piring peminatnya banyak. Menurut dia, pemerintah Arab Saudi bukan tidak mau memberi tambahan kuota, tapi terbentur dengan kapasitas baik di kota Mekkah, Arafah dan Mina yang hanya mampu menampung jamaah haji dari penjuru dunia sejumlah 2 juta orang.
Karena itu, masalah kuota diatur sehingga masing-masing negara memperoleh 1 per mil, sesuai ketetapan konferensi negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam).
“Tahun lalu kita minta tambahan 30 ribu, tapi tidak ada satu pun negara yang ditambah kuotanya. Sehingga dalam dua tahun ini kuota kita tetap 211 ribu orang,” jelas Cepi.
Ia menambahkan, pembagian kuota di tiap-tiap provinsi diatur dengan cara yang adil dan transparan. “Kalau kami berikan tambahan kuota kepada satu provinsi, berarti ada provinsi lain yang dikurangi. Karena itu tidak bisa kami mengabulkan permintaan tambahan begitu saja,” kata Cepi.
Mengenai usulan agar ada program pemberangkatan umat Kristen ke kota suci Yerusalem, Staf Ahli Menag, Abdul Fatah mengatakan gagasan itu sulit terealisir. Karena, sampai saat ini Indonesia dengan Israel tidak ada hubungan diplomatik.
“Sebenarnya Yerusalem tempat suci agama-agama Tuhan, disana ada Masjid Aqsa, Gereja Kristen dan Tembok Ratapan, tapi agak sulit memprogramkan kunjungan ke Yerusalem sebagaimana program jamaah haji,” kata Fatah. (ks)

Direktur Pembinaan Haji Lantik Pengurus BPAH Embarkasi Jakarta – Bekasi


Jl. Kemakmuran – Kota Bekasi
Direktur Pembinaan Haji Kemenag RI, H. Ahmad Kartono melantik pengurus Badan Pengelola Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi yang beranggotakan 17 personil, di Aula Asrama Haji Bekasi, Jl. Kemakmuran, Kamis (06/02). Dalam pelantikan ini Direktur Pembinaan Haji didampingi oleh Kepala Kemenag Propinsi Jawa Barat dan Kepala Bagian Keagamaan Setda Pemprov. Jawa Barat.
Direktur Pembinaan Haji dalam amanatnya menyampaikan pesan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dr. H. Anggito Abimanyu, bahwa dalam pengelolaan asrama haji perlu diperhatikan dan dijalankan optimalisasi pengurus BPAH, optimalisasi sarana asrama serta pelayanan prima bagi pemakai jasa asrama.
Senada dengan hal itu, Kakanwil, H.Saeroji, mengingatkan bahwa Asrama Haji Embarkasi Jakarta – Bekasi ini memiliki peran penting yang sangat strategis mengingat dari jumlah jamaah haji paling banyak se Indonesia diberangkatkan dari embarkasi ini. Di samping itu, tambahnya, fungsi sosial bagi masyarakat yang memerlukan fasilitas asrama harus didukung sepenuhnya.
Acara yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut dihadiri pula oleh Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. A. Buchori, selaku Ketua BPAH, beserta jajarannya, Kepala Kankemenag Kab. / Kota se- Jawa Barat, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah se- Jawa Barat, perwakilan KBIH serta undangan terkait.
Reportase : M. Sofyani
Sumber : jabar.kemenag.go.id

Berita Populer

Majalah Realita Haji Edisi I 2014

 
Copyright © 2011. Sekilas Info Haji Kota Bekasi - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger